PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN

Tugas Kebijakan Perundang-Udangan                                                       Medan,   Januari 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN

Dosen Penanggungjawab :

Dr. Agus Purwoko, S.Hut., M.Si

Oleh :

Riska Fadila Hutauruk

171201111

HUT 3C

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah suatu kumpulan bidang-bidang lahan yang ditumbuhi (memiliki) atau akan ditumbuhi tumbuhan pohon dan dikelola sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan pemilik lahan berupa kayu atau hasil-hasil lain yang berhubungan. Hal ini menggambarkan kondisi biofisik hutan sebagai hamparan lahan yang ditumbuhi vegetasi yang didominasi pepohonan, dan fungsi ekologi hutan sebagai masyarakat tumbuh-tumbuhan dalam satu kesatuan ekosistem yang mampu menciptakan iklim mikro.

Hutan dapat diberi batasan seusai dengan sudut pandang masing-masing pakar. Misalnya dari sisi ekologi dan biologi, bahwa hutan adalah komunitas hidup yang terdiri dari asosiasi pohon dan vegetasi secara umum serta hewan lain. Dalam komunits itu, tiap individu berkembang, tumbuh menjadi dewasa, tua, dan mati. Lebih lanjut, hutan adalah suatu komunitas biologik dari tumbuhan dan hewan yang hidup  dalam suatu kondisi terentu, berinteraksi secara kompleks dengan komponen lingkungan tak hidup (abiotik) yang meliputi faktor-faktor seperti: tanah, iklim dan fisiografi. Lebih khusus, maka hutan adalah komunitas tumbuhan yang lebih didominasi oleh pohon dan tumbuhan berkayu dengan tajuk yang rapat.

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang fungsi dan manfaatnya baik secara langsung maupun tak langsung selalu dibutuhkan oleh manusia, baik sekarang maupun masa yang akan datang dalam rangka menunjang hidup dan kehidupannya. Secara tidak langsung hutan dapat berfungsi sebagai media pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Jika hal tersebut bisa dilakukan secara berkelanjutan maka dapat mendukung upaya pengelolaan hutan secara lestari dan dapat meningkatkan nilai tambah hasil hutan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Untuk mendukung upaya pengelolaan hutan secara lestari maka diperlukan proses pemeliharaan yang baik, salah satu proses pemeliharaan yang baik adalah dengan penanam dengan menggunakan benih yang berkualitas baik. Sehingga dibutuhkan suatu benih yang mempunyai kualitas yang baik.

            Hutan di Indonesia yang sangat potensial terbagi menjadi hutan alam, hutan rakyat dan hutan tanaman industri. Sejak perhatian pemerintah dalam pengawasan terhadap maraknya penebangan liar pada hutan alam, sumber bahan kayu sebagai bahan bangunan maupun untuk   industri lainnya mulai beralih pada hasil hutan tanaman industri dan hutan rakyat. Banyaknya kebutuhan kayu dalam dunia konstruksi menyebabkan dikembangkannya hutan tanaman industry dengan kayu cepat tumbuh seperti kayu akasia, sengon, albasia, dll.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem (hamparan, sumber daya alam hayati, didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yg satu dgn lainnya tdk dpt dipisahkan). Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. (Pasal 1Angka 3 UUNo. 41/1999 & Putusan MKNo 45/PUU-IX/2011 tgl 21 Februari 2012).

 

Undang-Undang Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

No. 18 Tahun 2004	Perkebunan
No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diganti dengan UU No. 32 Tahun 2009
No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
No. 26 Tahun 2007	Penataan Ruang
No. 27 Tahun 2004	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
No. 32 Tahun 2004	Pemerintah Daerah
No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penggan UU No. 23 Tahun 1997
No. 33 Tahun 2004	Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
No. 4 Tahun 2009	Pertambangan Mineral dan Batubara
No. 41 Tahun 1999	Kehutanan	Pengganti UU No. 5 Tahun 1967
No. 44 Tahun 1960	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
No. 5 Tahun 1960	Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
No. 5 Tahun 1967	Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan	Diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999
No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati beserta Ekosistemnya
No. 5 Tahun 1994	Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati)
No. 6 Tahun 2014	Desa

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Nomor Peraturan		Tentang
No. 10 Tahun 2010		Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
No. 101 Tahun 2014		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
No. 105 Tahun 2000		Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
No. 13 Tahun 1994		Perburuan Satwa Buru
No. 14 Tahun 2004		Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah
No. 15 Tahun 2010		Penyelenggaraan Penataan Ruang
No. 18 Tahun 1999		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
No. 19 Tahun 1999		Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut
No. 21 Tahun 2005		Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
No. 22 Tahun 2010		Wilayah Pertambangan
No. 24 Tahun 1997		Pendaftaran Tanah
No. 24 Tahun 2009		Kawasan Industri
No. 24 Tahun 2010		Penggunaan Kawasan Hutan
No. 26 Tahun 2008		Rencana Tata Ruang Nasional
No. 27 Tahun 1999		Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
No. 27 Tahun 2012		Izin Lingkungan
No. 28 Tahun 2011		Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
No. 3 Tahun 2008		Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
No. 34 Tahun 2009		Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
No. 36 Tahun 2010		Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
No. 37 Tahun 2008		Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
No. 37 Tahun 2012		Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
No. 38 Tahun 2007		Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
No. 4 Tahun 2001		Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
No. 41 Tahun 1999		Pengendalian Pencemaran Udara
No. 42 Tahun 2008		Pengelolaan Sumber Daya Air
No. 43 Tahun 2008		Air Tanah
No. 43 Tahun 2009		Pembinaan, Pembiayaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
No. 43 Tahun 2014		Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
No. 44 Tahun 2004		Perencanaan Kehutanan
No. 45 Tahun 2004		Perlindungan Hutan
No. 46 Tahun 2016		Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
No. 57 Tahun 2016		Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
	No. 58 Tahun 2007	Dana Reboisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
	No. 58 Tahun 2010	Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
	No. 60 Tahun 2008	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Pemerintah Ri No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
	No. 60 Tahun 2009	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
	No. 60 Tahun 2012	Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Hasil perubahan PP No. 10 Tahun 2010
	No. 61 Tahun 2010	Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	No. 61 Tahun 2012	Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil perubahan PP No. 24 tahun 2010
	No. 63 Tahun 2002	Hutan Kota
	No. 68 Tahun 1998	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
	No. 68 Tahun 2008	Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia
	No. 7 Tahun 2008	Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
	No. 71 Tahun 2014	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Digantikan dengan PP No. 57 Tahun 2016
	No. 72 Tahun 2010	Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
	No. 74 Tahun 2001	Bahan Berbahaya dan Beracun
	No. 76 Tahun 2008	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
	No. 8 Tahun 1999	Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Menteri

Nama  Peraturan	Nomor Peraturan	Tentang
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia	No. 511 Tahun 2011	Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai
Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional	No. 79 Tahun 2014, No. 3 Tahun 2014, No. 17 Tahun 2014, dan No. 8 Tahun 2014	Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan
Peraturan Menteri Agraria	No. 5 Tahun 1999	Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang	No. 9 Tahun 2015	Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)	No. 52 Tahun 2014	Pedoman Pengakuan dan Perlindunga Masyarakat Hukum Adat (MHA)
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut)	No. 12 Tahun 2009	Pengendalian Kebakaran Hutan

PERDA (Peraturan Daerah)

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merubah kewenangan pemerintah Kab./Kota dalam bidang kehutanan terkait:

1.Kewenangan Perencanaan Hutan

2.Kewenangan Pengelolaan Hutan

3.Kewenangan Perizinan

4.Kewenangan Pengelolaan Tahura

Dinas Kehutanan Kab./Kota dihapus, perannya diganti oleh KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan)

Kewenangan Pemerintah Pusat (UU No. 23 Tahun 2014)

•         Penyelenggaraan tata hutan.

•         Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan.

•         Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

•         Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

•         Penyelenggaraan perlindungan hutan.

•         Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan.

•         Penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Kewenangan Pemerintah Provinsi (UU No. 23 Tahun 2014)

•         Pelaksanaan tata hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kecuali pada KPH Konservasi (KPHK).

•         Pelaksanaan rencana pengelolaan KPH, kecuali pada KPHK.

•         Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :

•         Pemanfaatan kawasan hutan.

•         Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

•         Pemungutan hasil hutan

•         Pemanfaatan jasa lingkungan, kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon.

•         Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara.

•         Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan Produksi.

•         Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.

•         Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m/tahun.

•         Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.

Berikut adalah beberapa contoh Peraturan Daerah:

·         Provinsi

Contoh: Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo

Nomor Peraturan	Nama Peraturan
No. 4 Tahun 2011	Rencana Taya Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
No. 4 Tahun 2016	Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup

·         Kabupaten/Kota

Contoh: Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan

Nomor Peraturan	Nama Peraturan
No. 17 Tahun 2008	Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan
No. 2 Tahun 2007	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
No. 28 Tahun 2003	Pengelolaan Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan